• Home
  • Politik
  • Terkait Kisruh KIP Simeulue, Ini Kata Forum LSM Aceh

Terkait Kisruh KIP Simeulue, Ini Kata Forum LSM Aceh

Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan dan Direktur Eksekutif JaDi, Ridwan Hadi saat konferensi pers, Selasa (2/10/2018). Foto/cakradunia/FCS.

CAKRADUNIA.COM, Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Forum LSM Aceh dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Aceh mendesak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI mengambil langkah kongkrit terkait kisruh rekrutmen komisioner KIP di beberapa daerah di Aceh. 

Desakan ini perlu direspon segera agar proses tahapan pemilu di Aceh pada tahun 2019 dapat berjalan lancar. Dua lembaga ini khawatir apabila ini dibiarkan terus berlarut maka akan mengakibatkan hasil dari penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut rawan gugatan. 

"Saat ini ada tiga kabupaten yang bermasalah dengan rekrutmen KIP, yaitu Simeulue, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah," ujar Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan kepada wartawan, Selasa (2/10/2018) di Banda Aceh.

Menurut Forum LSM Aceh, saat ini dua daerah yakni Simeulue dan Aceh Tenggara, tahapan pelaksanaan pemilu sudah diambil alih KIP Aceh. Namun hal ini belum menyelesaikan masalah. 

Sebagai contoh kabupaten Simeulue, bupati daerah kepulauan tersebut belum mau melantik anggota KIP setempat dengan alasan bahwa ada satu komisioner menjadi tersangka pemalsuan dokumen dan dua lainnya belum mengantongi izin dari bupati selaku pembina kepegawaian, karena mereka masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dalam kasus Simeulue, kami melihat lemahnya koordinasi antara KPU RI dengan KIP Aceh serta pemerintah setempat terkait rekam jejak calon komisioner yang dinyatakan lolos oleh DPRK setempat," ujar Sudirman didampingi Direktur Eksekutif JaDi Ridwan Hadi.

Untuk kasus Aceh Tenggara belum dilakukan rapat paripurna terhadap 15 orang yang lolos seleksi pansel karena adanya tarik menarik kepentingan politik di DPRK setempat.

Sedangkan di Aceh Tengah dari 15 calon komisioner, ada satu calon terindikasi sudah pernah menjabat dua periode, hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 9 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sementara itu Direktur Eksekutif JaDi, Ridwan Hadi menyarankan agar KIP Kabupaten/kota harus lebih masif dan intens dalam melakukan sosialisasi terkait rekam jejak calon legislatif agar pemilih bisa mengenal calon lebih dekat.

Terkait Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), Ridwan Hadi mengharapkan KIP Aceh harus melibatkan partai politik peserta pemilu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihasilkan pasca rekomendasi Bawaslu RI lebih valid dan mutakhir.

"Daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat berlangsungnya pemilu yang adil, sekaligus alat kontrol terhadap kemungkinan terjadi penggelembungan suara, penambahan, atau pengurangan suara," ujar mantan komisioner KIP Aceh tersebut.[]

Fauzi Cut Syam

 


  • Share on:

LEAVE A COMMENT

image title here

Ads