• Home
  • Berita
  • Setelah Lama Buron, DPO Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi

Setelah Lama Buron, DPO Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi

Ilustrasi

CAKRADUNIA.COM, Banda Aceh -  Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap Mahirul Athar seorang terpidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selama empat tahun masuk daftar pencarian orang (DPO) di kantor polisi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banda Aceh Iskandar di Banda Aceh mengatakan, terpidana Mahirul Athar dihukum satu tahun enam bulan.

"Terpidana Mahirul Athar ditangkap di Polresta Banda Aceh usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran gas pada sore tadi sekitar pukul 17.00 WIB," kata Iskandar, Rabu (10/10/2018) di Banda Aceh.

Iskandar juga menyebutkan, terpidana ditangkap tanpa perlawanan. Usai ditangkap, terpidana digiring menuju Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

"Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan penandatangan berita acara, terpidana dibawa ke LP Banda Aceh di kawasan Lambaro, Aceh Besar, guna menjalani hukuman satu tahun enam bulan," sebut Iskandar didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh Himawan.

Maimunah, yang merupakan jaksa penuntut umum yang menangani perkara terpidana tersebut mengatakan bahwa Mahirul Athar sebelumnya sudah divonis bersalah pada 30 November 2012 yang lalu.

Terpidana sempat mengajukan banding dan kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung memutuskan hukuman terhadap terpidana satu tahun enam bulan.

"Selain kurungan badan, terpidana juga dihukum membayar uang pengganti Rp 91 juta lebih subsidair satu bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair empat bulan penjara," kata Maimunah.

Maimunah menyebutkan, perkara melibatkan terpidana Mahirul Athar terkait pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh. 

Perkara korupsi melibatkan terpidana merugikan keuangan negara mencapai Rp 547 juta lebih. Selain Mahirul Atbar, dua dokter di rumah sakit tersebut ikut terlibat dan keduanya sudah menjalani hukuman.

Selain itu Maimunah menyebutkan kalau terpidana merupakan rekanan pengadaan obat perusahaan terpidana seharusnya tidak memenangkan pengadaan obat saat pelelangan, namun dimenangkan oleh panitia tender. Akibatnya, negara dirugikan ratusan juta rupiah," pungkas Maimunah. 

Fauzi Cut Syam


  • Share on:

LEAVE A COMMENT

image title here

Ads