Demontrasi Tanpa Aksi Keji

Ilustrasi gambar: https://nusantara.rmol.co

Oleh: Abdul Latif

Ketika tak ada yang mengubris tentang keadilan, kebijakan pemerintah makin hari semakin mencekik. Saat itulah para mahasiswa berbondong-bondong turun ke jalan melakukan demontrasi, saling berteriak atas nama keadilan, dan mengharapkan secercah harapan untuk kesejahteraan.

Tidak ada yang salah dengan aksi Demontrasi atau unjukrasa. Kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum tersebut bukan hanya dilakukan di negara berkembang tapi juga di sejumlah negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis dan beberapa negara lainnya.

Di Indonesia, aturan tentang berunjukrasa unjukrasa memang sudah oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 disebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selain UUD 1945, unjukrasa juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Agar unjukrasa berlangsung sesuai etika, biasanya peserta akan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan tersebut berlangsung.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat pemberitahuan unjukrasa antara lain: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu dan lamanya demonstrasi, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, peraga yang digunakan dan jumlah peserta.

Memang kelihatannya untuk menggelar unjukrasa memerlukan beberapa persiapan, tidak semata-mata langsung turun ke jalan. Unjukrasa yang dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan maka pihak kepolisian berhak untuk membubarkan massa.

Karena itu, ada tanggungjawab yang sangat besar dipikul pada penanggung jawab kegiatan tersebut. Koordinator lapangan (Korlap) bertanggungjawab penuh jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Korlap adalah orang pertama yang akan diamankan atau ditangkap oleh aparat.

Unjukrasa pada umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau orang-orang yang menentang kebijakan. Di Indonesia banyak tercatat aksi demonstrasi yang dikenang oleh sejarah, dan yang paling berkesan adalah aksi demonstrasi tahun 1998 yang mana mampu menurunkan rezim orde baru. Demonstrasi pada tahun 1998 menjadi tolak ukur para peserta demonstrasi saat ini.

Pada setiap kegiatan demonstrasi, peserta terlihat seakan-akan tidak takut kalau terjadi pemukulan, penangkapan atau meninggal dunia saat melakukan aksi. Mereka merasa jika perbuatannya di jalan yang benar maka keadilan akan ditegakkan.

Selain demonstrasi, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Tapi kadangkala, hal tersebut terkesan tidak begitu praktis karenakan perlu adanya figur atau individu kuat agar pesan bisa disampaikan, sedangkan di kalangan mahasiswa tokoh kuat tersebut tidak ada.

Sehingga untuk lebih mudah menarik perhatian pemerintah, mengumpulkan massa dan menggelar aksi demonstrasi adalah pilihan. Aksi demonstrasi tidak harus selalu berakhir dengan anarkis. Penyebab unjukrasa berakhir dengan anarkis biasanya disebabkan oleh permintaan dari para demonstran tidak ditanggapi oleh pihak terkait.

Saat ini aksi demonstrasi terlihat mulai berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Massa yang dikerahkan saat melakukan aksi demo menentang kebijakan pemerintah tidak sebanyak biasanya. Dulu televisi-televisi nasional dan swasta berbondong-bondong memberitakan jika terjadi aksi demonstrasi tapi sekarang berita-berita tersebut seakan-akan ditelan bumi.

Memang kadangkala aksi demonstrasi berlangsung di luar batas, ada banyak sekali larangan dalam melakukan aksi unjukrasa, akan tetapi hal tersebut sering dilanggar oleh para pelaku unjukrasa. Hal inilah yang membuat aparat yang menjaga aksi demonstrasi menjadi mqrah dan menghajar demonstran.

Jika dilihat dari berbagai sisi, pelaku demonstrasi tidak perlu dibubarkan atau dihentikan dengan cara kasar. Biasanya demonstran tidak membawa benda-benda berbahaya saat melakukan aksinya. Logikanya begini, apakah adil perkelahian tangan kosong dengan senjata lengkap?

Kalau ingin adil, maka saat terjadi pertarungan, kedua belah pihak harus sama-sama tidak menggunakan senjata atau menggunakan senjata, ketika demonstrasi hal tersebut tentu saja mustahil terjadi. Para aparat pasti selalu menggunakan peralatan lengkap dan para demonstrasi tidak boleh membawa apa-apa yang bisa digunakan sebagai senjata.

Peralatan yang dipakai oleh Polri dalam mengamankan demonstrasi telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara. Aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata. Peralatan tersebut boleh digunakan untuk mengamankan kegiatan demonstrasi.

Selain itu, jika kita kaji lebih dalam lagi, pasal-pasal dalam Perkapolri, salah satunya adalah Pasal 13 Perkapolri 9/2008 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, Polri wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan keamanan.

Pada Pasal 23 ayat 1 memang ada yang mengharuskan pihak Polri untuk melakukan tindakan tegas pada para pelaku pelanggar hukum dan anarkis. Namun pelaku pelanggaran yang telah tertangkap tetap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya.

Sesuai aturan yang berlaku, aparat kepolisian yang bertugas dalam pengamanan demonstrasi tetap tidak diijinkan untuk memukul para demonstran. Kalau terjadi pemukulan maka itu adalah bentuk pelanggaran terhadap perundang-perundangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Jika terjadi pemukulan, para korban bisa melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik para demonstran maupun pihak kepolisian harus sama-sama melakukan tindakan persuasif dalam diri masing-masing agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar jalur hukum.

Tindakan tersebut misalnya demonstran mematuhi batas waktu unjukrasa jangan sampai melewati  batas waktu. Begitu juga dengan aparat, jangan mudah terpancing hanya gara-gara ada oknum yang mengucapkan kata-kata tidak pantas padahal orang tersebut bukan orator. Saling menjaga masing-masing perilaku maka aksi demonstrasi akan selalu kondusif.

 

Abdul Latif adalah mahasiswa jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.


  • Share on:

LEAVE A COMMENT

image title here

Ads